08 Juni 2009

Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

Ketiga, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; Keempat, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; Kelima, pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

Keenam, pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Pada penjelasan UU ITE ini disebutkan bahwa :

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubahbaik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada UU ITE ini dapat dilakukan, antara lain dengan :
a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.


34 komentar:

  1. Eh,... koq sama yah ??
    aku baru posting tema yang mirip bro.

    BalasHapus
  2. hahaha keknya Om attayaya sm om ivan, janjian yah posting ttg UU. hihihi...

    BalasHapus
  3. nice info bang..makasih udah berbagi informasi..and selmat pagi bang..met beraktifitas..

    BalasHapus
  4. nice info....hehehehehheh

    BalasHapus
  5. jadi yang bersifat memback up informasi termasuk juga dalam uu itu ya bang..

    BalasHapus
  6. puyeng bang bacanya, udah sepanjang ekor gajah, bahasannya berat lagi. ga masuk di otaku bang :(

    BalasHapus
  7. Haduh... pusing aku kalo udah menyangkut UU gini... bahasanya itu lho, selalu tingkat tinggi... baca beberapa kali + puyenk dulu baru mudheng....:D

    BalasHapus
  8. intinya, UU ITE melarang menyebarkan sesuatu kepada yang bukan haknya, dan melarang orang menghalangi-halangi orang menerima berita yang merupakan hak nya ...

    heheheheheh ,,, gitu kali ya ???

    BalasHapus
  9. wah,, good info mas.. jadi lebih paham sama UU ini :)

    tapi jaman sekarang banyak banget penyalahgunaan teknologi dan informasi yah mas,, miris banget..

    tp itulah gunanya UU ini,, walopun kadang disalahgunakan juga..

    BalasHapus
  10. wuiihh...
    bacaan yg berat tp penuh info
    makasih pak mentri lingkunagn hidup...jd agak2 bisa mengerti nih maksud dr UU ITE ini..
    tp napa udh diperkarakan ke Prita ya pdhl ini UU akan disosialisakan tahn depan

    BalasHapus
  11. Tapi kayaknya memang UU ITE harus diperbaiki deh..
    biar g asal kayak kasus kemarin ^^

    BalasHapus
  12. WAh panjang ya Om post nya. Tp bnyak info yag lum taw dan skrang jdi tau.. Btw tq award nya ya om

    BalasHapus
  13. wah..komplit bang ulasannya. tapi sepertinya UU ITE harus dicermati dan direvisi lagi ya..

    BalasHapus
  14. Pencerahan yang maksimal,
    semoga jadi bekal,
    semoga bisa terhapal,
    semoga mampu ter-amal,
    saat tasharruf di jagat tak kekal,

    BalasHapus
  15. OOOOOO .... Begitu latar balakangnya ya ?.
    Nice sharing bro.

    BalasHapus
  16. mantap ne pencerahannya,
    membuka wawasan sekali..
    dan informatif
    monggo mampir, ntar di smbut tahu goreng...

    BalasHapus
  17. Wah bahasannya lengkap nih bang.
    Dapat pencerahan disini.

    BalasHapus
  18. "Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya."

    Bagian ini mungkin yang digunakan oleh Omni Hospital untuk menuntut Ibu Prita. Padahal kalo menurut aku, semua orang berhak untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu Prita. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan berobat di RS tersebut.
    Selama apa yang disampaikan oleh Ibu Prita tidak salah dan tidak direkayasa, tidak ada pelanggaran yang dilakukannya.
    Bukannya bersyukur ada yang mengkritik, malah nuntut balik.. Ada-ada aja nih..

    BalasHapus
  19. nambah, Bang...
    Berangkat bawa badan... Pulangpun cuma bawa badan..
    Hehehe.. tak ada oleh-oleh

    BalasHapus
  20. Nice Posting.. kyknya pecinta ijo yach??

    BalasHapus
  21. Penjelasan yang lengkap dan bermanfaat

    BalasHapus
  22. Bingung Oom..., panjang banget post nye...mata tinggal 5 watt neh...he..he....

    BalasHapus
  23. postnya panjang
    mau baca jadi bingung
    tapi kalau cuman comment sih
    gampang :D

    BalasHapus
  24. UU nya baik, tapi yang menjalankan yang kadang kurang baik...

    BalasHapus
  25. Semuanya jadi terlihat jelas "borok"nya ya..

    BalasHapus
  26. tidak masuk akal harusnya masuk ke ranah media...

    BalasHapus
  27. kang atta emang makin mantep aja da ah :)
    saludos!!!

    BalasHapus
  28. harusnya berbagai kebijakan pemerintah termasuk UU ITE dapat memberikan efek baik bagi masyarakat

    BalasHapus
  29. nice posting!! sangat mencerahkan dan informatif..

    Bravo..

    BalasHapus
  30. Tekno juga pernah menulis yang sama mengenai garis keras UU ITE ini. Silahkan disimak.
    http://teknoinfo.web.id/undang-undang-baru-di-indonesia/

    BalasHapus
  31. Untuk UU ITE ini sangat kontroversial di bagian "pencemaran nama baik". Saya sendiri berharap sekali bagian itu diubah menjadi lebih rinci karena kalau dilihat secara global akan sulit mendefinisikan tercemarnya nama baik secara objektif. Kalau hal ini dibiarkan bisa-bisa berujung pada yang kuat (duit dan pengacaranya) yang menang. :)

    Titip link ya:
    http://raditcsui.blogspot.com/2009/06/kasian-prita.html

    BalasHapus
  32. Makasih infonya... Jadi sedikit lebih paham nih.

    BalasHapus

Copyright © 2013 attayaya: Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik | Blogger Template for Bertuah | Design by Ais Bertuah