Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
31 komentar:
nice info bang...
Oops...rupanya saya yang pertamaxxx...
postingan bermanfaat banget. smoga ndak ada yg salah mengartikan
dalam artian juga bebas mengeluarkan pendapat karena salah satunya untuk mencerdaskan bangsa jadi hak mengekpresikan pendapat dan unek2 itu ada makanya di buat UUDnya.. jadi apa pasal yang menimpa bu prita...? kalau demikian adanya kayanya rakyat indonesia mulai takut deh mengeluarkan unek unek karena takut tersandung kasus jadi kayanya indonesia mau kembali lagi ke jaman orde lama neh
hahaha tull..tulll.tuulllll
memang dech
si prita adalah pelopornya
hahahahahahahahahhahaha
bener tu
informasi yang bagus neh bang..jadi bisa tau aturan u mengeluarkan pendapat diinet
yup
gara2 ini aku jadi takut bersuara lebih brani
wew disadur dari mana neh bang? heheh
bagus banged info na..makasih
Untg ada blog attayaya, jd aku bnyk belajar ! Bgus nieh infonya.
Salam kenal.
Informasinya bermanfaat nih, tapi sumbernya dari mana ya? Btw kalau untuk kasus Prita itu melihat asas iktikad baiknya gak ya? Mbak Prita itu kan langsung dijerat pasal pidana dan ditahan tanpa proses hukum yang benar.
bener ya.. ngomong dikit aja langsung masuk penjara.. :D
lowh pak mentri...
skrg mulai merambah ke ITE ya...trus penghijauan gimn niih...
Semoga dengan adanya UU tersebut, bisa melindungi semua pihak...
rencana awalnya emang top abis nih bang, tapi sepertinya semakin banyak yang menyalhgunakan ya :D
Memang jaman sekarang ini, teknologi memiliki 2 mata pisau. Cuma kita tidak boleh salah menggunakan pisau tersebut, sebab bisa berbalik kediri kita sendiri...
Nyambung ga' ya komentar saya... he.he.he...
wah kayak gitu toih rupanya UU yang di ributkan ini
yo ayo ngikutin jejak Bu Prita....
Jadi aku harus ingat-2 nih ama asas-2 itu kalau mau nulis uneg-2 di blog. ^_^
info yang sip dan nice bang...
hai mas atta
sory baru mampir
mas tau tentang uu ya mas
lha itu semua ada di UU no 11/2008 kok
udah tersebear kemana2
semoaga kita gak salah mengartikan. dan mudah-mudahan kasus prita adalah yang terakhir.
terus kesimpulannya apa nih dengan UUD yang katanya "iKARETi" tersebut bang..???
info bagus mas.... jadi tau maknak undang2 ITE
tapi kenapa mesti ada undang2 kayak gitu ya????
Bikin mati demokrasi aja neh
nice info..
apa kabar sobat...
lama juga ngga berknjung nih..
berknjung menjelang tidur.. :-)
weleh ad azas itikad baek segala mantaaab
yg lebih mengkhawaatirkan bukan pada UU nya tp lebih pada pelaksanaannya... smoga aja UU ini gk jd alat buat para aparat utk melakukan investigasi berlebihan bahkan menjamah ranah pribadi individual :(
analisis yang mantab dan tajam, bang atta. dari berbagai diskusi yang saya dengar, sesungguhnya tak ada semangat represif dalam UU ITE itu, tapi napa baru saja disahkan sudah memakan korban, yak?
korban akan berjatuhan
Post a Comment