21 Juni 2010

Sistem Dana Aspirasi : Ketidaktahuan DPR atas RKPD

Dana Aspirasi : Ketidaktahuan DPR atas RKPD menjadi topik yang dibahas santai dan serius di Kedai Teh Telur Ajo antara aku dan beberapa temen lain (minus blogger Bertuah) yang berprofesi sebagai tentara, PNS dan Karyawan Swasta serta pengangguran. Dari pembahasan bola sepak Piala Dunia, pointblank pb, tips melahirkan anak dengan menggunakan rumput fatimah, kemudian entah angin puting beliung darimana, pembicaraan mengalir ke arah politik, defenisi politikus, arti nasionalisme, lalu ke masalah keuangan negara. Kalo masalah politik, jelas-jelas aku cuma bisa angkat tangan ga bisa berkomentar serius. hehehehe... Dan lagi pula yang pada ngumpul adalah pejantan-pejantan, maka pembicaraan tak lepas dari masalah seks dan porno dikit semisal adanya sms seks yang agak porno, video koleksi cewek-cewek ariel, dan candaan berbau porno. halaaah lebaayy.. Tapi bisa sampai yang serius semisal cara sehat dengan pijat refleksi dan cara mengobati sakit kepala migren.

Seorang temen berbicara, "Anggota DPR tuh apa ga ada otaknya ya?". Kalimat ini disambut oleh temen lain, "Husssh jangan kasar kali lah. Emang apa masalahmu?". Temen tadi mengungkapkan keprihatinannya tentang Dana Aspirasi yang digelontorkan oleh salah satu partai yang duduk di DPR. Lalu temenku itu bertanya yang pertanyaannya diarahkan kepadaku, "Menurut abang gimana? Abang khan banyak kawan di Kantor Walikota. Apa tanggapan mereka?"

Wadooooowwww.... Ini pertanyaan sulit-sulit mudah. Kucoba menjawab sesederhana mungkin, karena yang kutahu mereka belom paham tentang proses yang menyangkut keuangan negara.

"Begini lho", kucoba memulai penjelasan. Kujelaskan bahwa DPR mungkin lupa akan beberapa ketentuan dalam hal keuangan negara dan penggunaannya. Secara sederhana kujelaskan bahwa penggunaan keuangan negara berdasarkan pada sebuah perencanaan tahunan yang disebut anggaran kerja yang istilah resminya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Anggaran ini dasarnya memiliki prinsip bottom-up yaitu usulan dari jenjang paling bawah.

Aku memberikan contoh pada anggaran keuangan daerah saja agar lebih gampang. Kumulai dari menjelaskan bahwa anggaran keuangan daerah yang disebut Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) diusulkan dari bawah yang kegiatannya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Kegiatan ini dimulai dari tingkat kelurahan yang disebut Musrenbangda Kelurahan yang isinya berupa usulan dari RT/RW dan masyarakat sekitarnya.

Kegiatan Musrenbangda Kelurahan mengundang berbagai pihak yang berkaitan terutama DPRD yang diwakilkan kepada anggota DPRD yang berasal dari daerah tersebut, dan anggota DPRD ini seharusnya datang dan ikut serta membahas usulan-usulan yang ada. Kata akhir dari Musrenbangda Kelurahan adalah usulan berdasarkan prioritas yang diajukan kepada Musrenbangda Kecamatan.

Musrenbangda Kecamatan tetap harusnya dihadiri oleh anggota DPRD yang berasal dari daerah tersebut. Usulan-usulan dari kelurahan digodok dan disusun berdasarkan prioritas yang kata akhirnya berupa usulan yang diajukan dalam Musrenbangda Kota Pekanbaru.

Hampir sama dengan Musrenbangda Kelurahan dan Kecamatan, maka Musrenbangda Kabupaten/Kota merupakan pembahasan usulan-usulan hasil dari Musrenbangda Kecamatan. Dan dalam hal ini, anggota DPR semuanya diundang dan harusnya datang untuk ikut pembahasan ini. Anggota DPR tuh datang tetapi bukannya ikut pembahasan, tetapi malah duduk-duduk diluar dan merokok. Hal ini juga sama seperti Musrenbangda Provinsi dan Musrenbang (untuk di pemerintah pusat, tanpa kata "da" daerah).

Nah dalam hal ini, berarti anggota DPR secara pribadi yang mewakili daerah pemilihannya dapat mengajukan usulan anggaran kerja yang kemudian anggota DPR secara keseluruhan (institusi) dapat mempertahankan atau "memperjuangkan"nya atas nama daerah pemilihannya. Jika disimak lebih lanjut, usulan anggaran kerja ini merupakan aspirasi dari rakyat bawah yang diperjuangkan oleh Anggota DPR yang terhormat. Hal ini juga mencerminkan secara umum tentang DANA ASPIRASI yang seharusnya tidak diperlukan lagi.

Jika ingin berjuang untuk mendapatkan anggaran kerja bagi daerah yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut, maka berjuanglah dari RT/RW/Kelurahan tempat dia diwakili dan dipilih.

Jika ingin suatu jalan di aspal di lokasi kelurahan tertentu, maka ajukanlah dalam Musrenbangda Kelurahan oleh anggota DPR itu bersama masyarakat. Jangan ujug-ujug tiba-tiba datang proposal dari langit ke tujuh.

Secara tekhnis, pertanyaan temenku diatas tadi dapat kujawab dengan membacakan aturan dalam SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI no. 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. Hal jelas tertera dalam angka IV Romawi tentang Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2010, poin 2 huruf a dan b yang tertulis :
2.
Musrenbang merupakan forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk efektifitas pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2010 dan sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif, supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.
Musrenbang provinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya dihadiri kepala daerah/wakil kepala daerah, wakil dari setiap komisi DPRD, wakil dari setiap SKPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan (LSM/ormas), tokoh masyarakat dan dunia usaha;

b.
Program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam forum Musrenbang RKPD, dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbang provinsi/kabupaten/kota dan wajib ditanda tangani sekurang-kurangnya oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, wakil dari setiap komisi DPRD, wakil dari setiap SKPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan (LSM/ormas), tokoh masyarakat dan dunia usaha yang hadir.


So... DANA ASPIRASI itu secara sistem telah dibentuk secara umum (terwakili) dalam musrenbang, sehingga tidak perlu dibentuk sistem baru lagi untuk DANA ASPIRASI.

Jika anggota DPRD ingin daerah pemilihannya maju, berjuanglah di Musrenbang mulai dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai ke tingkat Provinsi bahkan sampai ke tingkat pusat.

Jadi...
Kalo diundang di kelurahan untuk membahas anggaran, yaaa harus datang ikut ngebahas dan berjuang bersama masyarakat yang telah memilih.

Janganlah berjuang dengan sistem DANA ASPIRASI dari BELAKANG MEJA!!!


Wuuuuaaasseemmmiiik baaaah......


MERDEKA!!!




29 komentar:

  1. aku harus menyampaikan ke RT ku om, kalau ada undangan dari kelurahan, harus dateng :)

    BalasHapus
  2. Dana Aspirasi wowww banyak nian nggak kebayang kalau aku punya uang seperti itu

    BalasHapus
  3. Mantap. Terimakasih artikelnya, bang.

    BalasHapus
  4. waah.. makin kagum saya dengan bang Atta nih..

    BalasHapus
  5. Jiahhahahah... kadang serba salah.. ketika di undang tak datang.. ktika datang.. eh.. ditingkat selanjutnya di kasi CUT Tari.. Upss..

    BalasHapus
  6. waahh...ternyata dana aspirasi itu ga perlu lagi ya..ya iyalah hihi..thanks bwt infonya bang..have a great day..sukses selalu...^_^

    BalasHapus
  7. mantep niy bang....habis pas musrembang pada duduk-duduk dan ngisap rokok aja siy....lha ga ngerti itu, namanya musrembang diganti menjadi musyawarah untuk menentukan dana aspirasi(musdas) jiahahahaha.....

    BalasHapus
  8. hihiii agak aneh aja beritanya kan tadinya cuma golkar, kenapa sekarang jadi semuanya? lagian juga ga gitu ngerti om soal beginian, mungkin judulnya aja dana aspriasi padahal geez tau sendirilah :D

    BalasHapus
  9. 15 milyar? hm dibelikan krupuk dapat berapa ya?

    BalasHapus
  10. blm cocoklah dana aspirasi itu..dikala rakyat sekarang sangat menderita...

    BalasHapus
  11. Dana aspirasi = dana beli mobil baru para anggota DPRD plus anak istrinya; dana buat beli shopping di luar negeri dan kongkow2 di warung kopi bergengsi yang harga segelas kopinya dan sepotong cakenya ratusan ribu; dana untuk pedi-meni serta perawatan tubuh di salon2 mewah dengan harga selangit. Pokonya GEMBEL lah yang setuju dengan dana tersebut!!!

    BalasHapus
  12. wah, musrenbang ya Bnag.... buwel baru ngeri... duh.... gaptek neh... hiks...

    BalasHapus
  13. Ikutan Merdeka Ajah Ya Bang...
    Merdeka! :-)

    BalasHapus
  14. Dana Aspirasi buat para Blogger ada nggak Bang?

    BalasHapus
  15. mampir lagi wat Mejeng link ini ajah Bang.... :-)

    http://cendrawasih11.blogspot.com/2010/06/pantun-se-pantun-pantun-nya.html

    BalasHapus
  16. merdeka!!! aq bingung soal politik bro.. gak ngerti aq gak bakat jadi anggota dpr nich

    BalasHapus
  17. wah makin serius aja nich... :D

    BalasHapus
  18. POstingan ApaAn Nich...
    Baca Nich Artikel Saya..
    Ha...Ha...Ha....!

    http://murtadinkafirun.forumotion.net/ruang-debat-f2/hijab-dan-perempuan-t6777.htm#17902

    BalasHapus
  19. Seorang temen berbicara, "Anggota DPR tuh apa ga ada otaknya ya?".

    bukan gak ada otaknya...
    cuma sejak jadi anggota DPR, otaknya mendadak kurang peka sama sisi kemanusiaan dan kepentingan rakyat...
    hehehhee

    BalasHapus
  20. Bang Atta, katanya bukan dana aspirasi. Tapi program aspirasi. Kalau belum ganti nama lagi lho!

    BalasHapus
  21. bukannya inspirasi tuh dari rakyat bung...koq yg dapet duit malah wakilnya...

    BalasHapus

Copyright © 2013 attayaya: Sistem Dana Aspirasi : Ketidaktahuan DPR atas RKPD | Blogger Template for Bertuah | Design by Ais Bertuah