27 Februari 2009

Dampak Kebakaran Hutan

Entah karena dosa siapa. Yang jelas, setiap kali memasuki musim kemarau masyarakat Riau “terpaksa” menghirup asap yang ditimbulkan dari bakaran hutan dan lahan di salah satu propinsi terkaya tersebut. Anehnya lagi kejadian serupa selalu saja terulang setiap tahunnya. Diawali dengan musim kemarau pendek (Februari – Maret) dan terus bersambung pada kemarau panjang (Juni – September). Intensitasnya juga semakin bertambah. Bila pada tahun 1992 , ketika kebakaran pertama kali dapat terdeteksi, titik api yang muncul masih dalam bilangan puluhan, saat ini titik api serupa sudah muncul disegala tempat yang masih mamiliki hutan asli. Jumlahnyapun sudah mencapai angka ratusan. Singapura dan Malaysia pernah melayangkan surat protes bernada keras agar Indonesia mengambil sikap yang tegas terhadap pelaku pembakaran. Brunei Darussalam sepertinya hanya tinggal menunggu waktu untuk marah karena kebakaran hutan sudah muncul di Kalimantan.

Abdurahman Wahid, sebagai orang No 1 telah memberikan tanggapan walaupun gejala kebakaran telah mulai terdeteksi pada awal tahun yang sama. Ketika itu (pertengahan tahun 2000) Menhutbun dan Meneg LH dimintanya untuk mengambil tindakan konkret sehingga Sonny Keraf sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup terpaksa mengeluarkan pernyataan bahwa keadaan kebakaran hutan tersebut sudah dalam bahaya. Dilapangan, Menhutbun ketika itu – Nurmahmudi Ismail – telah meminta agar semua kegiatan penyiapan lahan perkebunan dan hutan tanaman industri, yang menjadi penyebab kebakaran, untuk sementara dihentikan. Perusahaan-perusahaan yang terkait harus sesegera mungkin memadamkan api selambat-lambatnya dua minggu terhitung sejak 15 Maret 2000.

Dalam konteks kebijakan, dibentuklah Tim Yustisi Nasional dengan tugas menyelesaikan perkara kebakaran hutan dengan agenda utamanya mengindentifikasi keterlibatan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, pengusaha Hutan Tanaman Industri dan pengusaha Perkebunan.

Dari kesibukan tersebut diatas sepertinya Pemerintah memiliki niat baik untuk menangani kebakaran hutan. Namun sudah tepatkah tindakan tersebut mengingat hal dan perlakuan yang sama selalu saja terjadi pada saat kebakaran hutan mulai melanda. Dan hasilnya? Kebakaran selalu saja terjadi. Ini adalah jawaban yang tidak terbantahkan dari pertanyaan yang muncul mengenai kinerja pemerintah terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Singkatnya kita selalu saja ribut setelah kejadian terjadi dan tidak pernah ada upaya untuk melakukan pencegahan kongkrit agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Selama ini, penanganan kebakaran hutan dan lahan masih bersifat reaktif dan tidak komprehensif. Dengan penanganan yang sifatnya sementara itu sudah dapat dipastikan tidak akan dapat memecahkan persoalan utama yang menyebabkan sekaligus memicu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini. Kesan yang muncul pada akhirnya adalah pemerintah hanya sibuk setelah kebakaran hutan terjadi dan sayangnya itupun terjadi setelah mendapatkan protes keras dari sejumlah negara tetangga. Sangat jelas kalau pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman bencana kebakaran yang terjadi pada akhir tahun 1997 yang menyebabkan terganggunya ekonomi, ekologi dan hubungan baik antar negara.

BERBAGAI DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Tulisan ini mencoba untuk mengupas dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau dari berbagai aspek dan diakhiri dengan beberapa kesimpulan dan saran-saran apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Dalam dua bulan terakhir, sejumlah NGO dan Instansi pemerintah di Riau yang konsern terhadap kebakaran hutan dan lahan di Riau berkumpul untuk mencoba menyikapi lebih jauh dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan beberapa pokok penting lainnya yang harapannya bisa dijadikan masukan dalam mencegah maupun menanggulangi kebakaran hutan.

Dari diskusi bergulir tersebut, beberapa aspek yang terindentifikasi sebagai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut adalah:

1. Dampak Terhadap Sosial, Budaya dan Ekonomi

a. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan. Sejumlah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil hutan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut sedikit banyak mengganggu aktivitasnya yang secara otomatis juga ikut mempengaruhi penghasilannya. Setelah kebakaran usaipun dipastikan bahwa masyarakat kehilangan sejumlah areal dimana ia biasa mengambil hasil hutan tersebut seperti rotan, karet dsb.

b. Terganggunya aktivitas sehari-hari
Adanya gangguan asap secara otomatis juga mengganggu aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya pada pagi hari sebagian orang tidak dapat melaksanakan aktivitasnya karena sulitnya sinar matahari menembus udara yang penuh dengan asap. Demikian pula terhadap banyak aktivoitas yang menuntut manusia untuk berada di luar ruangan. Adanya gangguan asap akan mengurangi intensitas dirinya untuk berada di luar ruangan.

c. Peningkatan jumlah Hama
Sejumlah spesies dikatakan sebagai hama bila keberadaan dan aktivitasnya mengganggu proses produksi manusia. Bila tidak “mencampuri” urusan produksi manusia maka ia akan tetap menjadi spesies sebagaimana spesies yang lain.

Sejumlah spesies yang potensial untuk menjadi hama tersebut selama ini berada di hutan dan melakukan interaksi dengan lingkungannya membentuk rantai kehidupan. Kebakaran yang terjadi justru memaksanya terlempar dari rantai ekosistem tersebut. Dan dalam beberapa kasus ‘ia’ masuk dalam komunitas manusia dan berubah fungsi menjadi hama dengan merusak proses produksi manusia yang ia tumpangi atau dilaluinya.

Hama itu sendiri tidak harus berbentuk kecil. Gajah dan beberapa binatang bertubuh besar lainnya ‘harus’ memorakmorandakan kawasan yang dilaluinya dalam upaya menyelamatkan diri dan dalam upaya menemukan habitat barunya karena habitat lamanya telah musnah terbakar.

d. Terganggunya kesehatan
Peningkatan jumlah asap secara signifikan menjadi penyebab utama munculnya penyakit ISPA atau Infeksi Saluran Pernafasan. Gejalanya bisa ditandai dengan rasa sesak di dada dan mata agak berair. Untuk Riau kasus yang paling sering terjadi menimpa di daerah Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dulu Kabupaten Kampar) dan bahkan di Pekanbaru sendiri lebih dari 200 orang harus dirawat di rumah sakit akibat asap tersebut.

e. Produktivitas menurun
Munculnya asap juga menghalangi produktivitas manusia. Walaupun kita bisa keluar dengan menggunakan masker tetapi sinar matahari dipagi hari tidak mampu menembus ketebalan asap yang ada. Secara otomatis waktu kerja seseorangpun berkurang karena ia harus menunggu sedikit lama agar matahari mampu memberikan sinar terangnya.

Ketebalan asap juga memaksa orang menggunakan masker yang sedikit banyak mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

2. Dampak Terhadap Ekologis dan Kerusakan Lingkungan

a. Hilangnya sejumlah spesies
Kebakaran bukan hanya meluluh lantakkan berjenis-jenis pohon namun juga menghancurkan berbagai jenis habitat satwa lainnya. Umumnya satwa yang ikut musnah ini akibat terperangkap oleh asap dan sulitnya jalan keluar karena api telah mengepung dari segala penjuru. Belum ada penelitian yang mendalam seberapa banyak spesies yang ikut tebakar dalam kebakaran hutan di Indonesia.

b. Ancaman erosi
Kebakaran yang terjadi di lereng-lereng pegunungan ataupun di dataran tinggi akan memusnahkan sejumlah tanaman yang juga berfungsi menahan laju tanah pada lapisan atas untuk tidak terjadi erosi. Pada saat hujan turun dan ketika run off terjadi, ketiadaan akar tanah - akibat terbakar - sebagai pengikat akan menyebabkan tanah ikut terbawa oleh hujan ke bawah yang pada akhirnya potensial sekali menimbulkan bukan hanya erosi tetapi juga longsor.

c. Perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan
Hutan sebelum terbakar secara otomatis memiliki banyak fungsi. Sebagai catchment area, penyaring karbondioksida maupun sebagai mata rantai dari suatu ekosistem yang lebih besar yang menjaga keseimbangan planet bumi. Ketika hutan tersebut terbakar fungsi catchment area tersebut juga hilang dan karbondioksida tidak lagi disaring namun melayang-layang diudara. Dalam suatu ekosistem besar, panas matahari tidak dapat terserap dengan baik karena hilangnya fungsi serapan dari hutan yang telah terbakar tersebut.

Hutan itu sendiri mengalami perubahan peruntukkan menjadi lahan-lahan perkebunan dan kalaupun tidak maka ia akan menjadi padang ilalang yang akan membutuhkan waktu lama untuk kembali pada fungsinya semula.

d. Penurunan kualitas air
Kebakaran hutan memang tidak secara signifikan menyebabkan perubahan kualitas air. Kualitas air yang berubah ini lebih diakibatkan faktor erosi yang muncul di bagian hulu. Ketika air hujan tidak lagi memiliki penghalang dalam menahan lajunya maka ia akan membawa seluruh butir tanah yang ada di atasnya untuk masuk kedalam sungai-sungai yang ada. Akibatnya adalah sungai menjadi sedikit keruh. Hal ini akan terus berulang apabila ada hujan di atas gunung ataupun di hulu sungai sana.

e. Terganggunya ekosistem terumbu karang
Terganggunya ekosistem terumbu karang lebih disebabkan faktor asap. Tebalnya asap menyebabkan matahari sulit untuk menembus dalamnya lautan. Pada akhirnya hal ini akan membuat terumbu karang dan beberapa spesies lainnya menjadi sedikit terhalang untuk melakukan fotosintesa.

f. Menurunnya devisa negara
Turunnya produktivitas secara otomatis mempengaruhi perekonomian mikro yang pada akhirnya turut mempengaruhi pendapatan negara.

g. Sedimentasi di aliran sungai
Tebalnya lumpur yang terbawa erosi akan mengalami pengendapan di bagian hilir sungai. Ancaman yang muncul adalah meluapnya sungai bersangkutan akibat erosis yang terus menerus.

3. Dampak Terhadap Hubungan Antar negara

Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut sayangnya tidak mengenal batas administratif. Asap tersebut justru terbawa angin ke negara tetangga sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang ditimbulkan dari kebakaran di negara Indonesia. Akibatnya adalah hubungan antara negara menjadi terganggu dengan munculnya protes keras dari Malaysia dan Singapura kepada Indonesia agar kita bisa secepatnya melokalisir kebakaran hutan agar asap yang ditimbulkannya tidak semakin tebal.

Yang menarik, justru akibat munculnya protes dari tetangga inilah pemerintah Indonesia seperti kebakaran jenggot dengan menyibukkan diri dan berubah fungsi sebagai barisan pemadam kebakaran. Hilangnya sejumlah spesies dan berbagai dampak yang ditimbulkan ternyata kalah penting dibanding jeweran dari tetangga.

4. Dampak terhadap Perhubungan dan Pariwisata

Tebalnya asap juga mengganggu transportasi udara. Sering sekali terdengar sebuah pesawat tidak bisa turun di satu tempat karena tebalnya asap yang melingkungi tempat tersebut. Sudah tentu hal ini akan mengganggu bisnis pariwisata karena keengganan orang untuk berada di temapt yang dipenuhi asap.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Dari berbagai dampak yang muncul tersebut seharusnya pemerintah mulai bisa mereka-reka bencana musiman apa sebenarnya yang sering menghampiri Indonesia dari tahun ke tahun dan dampak apa yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Namun, untuk tidak menyebut pemerintahan kita keras kepala dan sedikit tuli untuk melakukan refleksi, sepertinya kita lebih siap menjadi barisan pemadam kebakaran dibanding mempersiapkan seperangkat aturan yang mampu paling tidak meminimalisir kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang.

Padahal lagi, sejak bencana kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997, berbagai studi dan kajian telah dilakukan. Namun entah mengapa hingga sekarang ini pemerintah sepertinya tidak mampu memanfaatkan berbagai kajian yang telah dilakukan tersebut. Bahkan sejumlah bantuan yang diantaranya datang dari UNDP dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup yang pada tahun 1998 telah menghasilkan Rancang Tindak Pengelolaan Bencana kebakaran-pun seolah tidak mampu dimanfaatkan.

Fakultas Kehutanan IPB sendiri pernah menelurkan 14 rancangan kebijakan yang dalam prosesnya dilakukan bersama-sama Departemen Kehutanan dan International Tropical Timber Organization (ITTO). Seluruh kajian tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional yang, sekali lagi, belum diadopsi menjadi kebijakan pemerintah.

Sementara berbagai kajian belum diadopsi, walaupun pemerintah secara eksplisit meminta untuk itu, UU Kehutanan no 41 tahun 1999 dan rancangan pemerintah tentang Perlindungan Hutan dan Konservasi alam juga tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran. Contohnya, larangan membakar hutan yang terdapat dalam UU Kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang (pasal 50 ayat 3 huruf d). Dan dengan kebiasaan peraturan undang-undang yang selama ini ada, pengartikulasian dari pasal tersebut tentu saja bisa menurut kepentingan apa dan siapa yang ada pada saat itu. Kasarnya, pasal ini bisa membuka peluang dihidupkannya kembali cara pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang selama ini menjadi penyebab bencana kebakaran hutan. Bandingkan dengan negara Malaysia yang memberlakukan kebijakan tegas (tanpa kecuali) tentang larangan pembukaan lahan dengan cara bakar. UU ini juga secara tegas memberikan denda sebesar 500.000 ringgit dan/ 5 tahun penjara baik bagi pemilik mapun penggarap lahan.

Yang lebih herannya lagi, tidak ada satupun pasal dari UU No 41/99 ini yang secara substansial mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Demikian pula halnya dalam RPP Perlindungan Hutan dan PP No. 6 tahun 99 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan Produksi tidak memberikan referensi tentang pencegahan kebakaran hutan dalam konteks pengusahaan hutan.

Otomatis, dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, Pemerintah Indonesia belum memiliki sense of crisis terhadap berbagai kasus kebakaran dan dampak yang ditimbulkannya. Sehingga kesan yang muncul kemudian pemerintah hanya memiliki kebijakan setengah hati untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan.

Upaya Bapedal menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Praktek Pembakaran, Kebakaran dan Dampaknya juga dikhawatirkan tidak efektif dikarenakan sebagaimana perangkat peraturan pemerintah (PP) hanyalah mengimplementasikan mandat dari suatu Undang-undang. Sedangkan Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan maupun UU No. 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan PP tentang kebakaran hutan. Bentuk PP ini juga memiliki keterbatasan dalam memberlakukan instrumen-instrumen command and control (paksaan) maupun insentif ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk UU (DPR RI bersama Pemerintah).

Dengan demikian adalah suatu hal yang logis apabila masalah pencegahan dan penanggulanan kebakaran hutan dan lahan segera menjadi perhatian dan secara cepat ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam suatu UU yang memuat prinsip-prinsip pencegahan, pemantauan dan penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akibat kebakaran hutan tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomis dan kerusakan ekosistem. Kita juga dicap sebagai bangsa dan masyarakat yang tidak bisa dan tidak mau memelihara kekayaan alam. Padahal kawasan hutan di Indonesia luasnya mencapai 10 persen dari hutan tropis yang ada di dunia atau ke tiga terbesar setelah Zaire dan Brasil.

Bukan hanya itu. Asap tebal yang mengganggu ruang udara tetangga membuat sejumlah negara mencap kita sebagai bukan tetangga yang baik. Tidak hanya faktor kesehatan dan kegiatan masyarakat yang terganggu, tetapi lebih jauh menyangkut terganggunya navigasi penerbangan dan pelayaran.

Awal tahun ini, disaat kita masih sibuk dengan berbagai upaya pemulihan yang direcoki dengan berbagai persoalan residu orde baru, bukannya tidak mungkin musibah itu berulang. Kebakaran hutan seperti pada tahun 1997 terjadi lagi dalam keadaan kita serba tergagap-gagap mengahadapi kebusukan masa lalu yang satu persatu terbuka.

Mengutip prediksi para ahli bahwa El Nino akan terjadi pada pertengahan tahun ini, kemungkinan itu sepertinya semakin besar. Ditambah dengan kelalaian dan kelengahan kita, kebakaran hutan dengan materi dan harga diri lebih dahsyat akan terulang. Kalau itu terjadi, lagi-lagi kita akan menerima cap buruk sebagai bangsa yang tidak bisa mensyukuri anugrah dan kebesaran alam. Indonesia bukan hanya dicap buruk sebagai tempat yang subur untuk pelanggaran HAM, KKN dan perampasan serakah terhadap kekayaan alam beserta isinya, melainkan juga negara dengan warga dan pemerintah yang tidak tahu berterimakasih, sehingga tidak layak dijadikan teman.

Kepercayaan rasanya semakin jadi barang mewah dan mahal. Terus menerus kita membangun kepercayaan. Kepercayaan sekarang menjadi kata kunci. Dengan kepercayaan terbuka kemungkinan-kemungkinan rasa simpatik dan bantuan-bantuan finansial lain yang kita butuhkan.

Artinya dalam sekian sarana membangun kepercayaan keluar dan ke dalam kita masukkan keseriusan kita mengurus hutan. Kelalaian dan kelengahan kita menangani kebakaran hutan adalah pekerjaan mendesak yang harus segera diambil dan dilakukan. Hambatan psikologis dan politis dalam soal hutan tidaklah serumit menangani pelanggaran HAM di Timor-Timur, Kasus Aceh, pengadilan korupsi maha besar, pemulihan ekonomi yang berkesan maju mudur apalagi berurusan dengan lembaga Mahkamah Agung. Masalahnya bagaimana pemerintah ini bisa lebih cekatan dalam menangani dan mengeluarkan perintah, diikuti dengan tindakan serius dan nyata menghentikan merebaknya kebakaran hutan. Kalau tidak cekatan, kebakaran hutan maha dahsyat tahun 1997, jangan disesali, akan terulang. wallahualam bissawab. [selesai]

Tulisan ini diambil dari :
Rully Syumanda
http://www.walhi.or.id/



Baca ini juga :
Usaha Mengurangi Dampak Global Warming - 1
Usaha Mengurangi Dampak Global Warming - 2
Usaha Mengurangi Dampak Global Warming - 3
Usaha Mengurangi Dampak Global Warming - 4
Usaha Mengurangi Dampak Global Warming - 5

Mengapa terjadi pemanasan global (global warming)
Dampak Kebakaran Hutan
Deforestasi Hutan

selengkapnya...

Pengumuman

Kantor Hukum Anton's and Associates

PENGUMUMAN

Kami, Kantor Hukum “Anton’S & Associates”, Advokates & Legal Konsultants, berkantor di Jalan Soekarno Hatta nomor 81. G Pekanbaru, Riau, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama NIZHAMUL, SE. MM dan Brigjen Pol. H. AMIR HASAN SIDIK, dengan ini memberitahukan kepada khalayak ramai mengenai hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 Klien Kami telah digugat perdata di Kepaniteraan Negeri pekanbaru yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt/G/2008/PN.PBR, dalam perkara antara : PT. BUKIT RAYA ASRI sebagai Penggugat Melawan NIZHAMUL, SE.MM, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Angkasa Nomor 10 Pekanbaru sebagai TERGUGAT I; Brigjen Pol. H. AMIR HASAN SIDIK, Warga Negara Indonesia, beralamat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat d/a Nizhamul, SE. MM, Jalan Angkasa Nomor 10 Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sebagai TERGUGAT II;

  2. Bahwa adapun dalil dan posita gugatan perdata PT. Bukit Raya Asri (Penggugat) adalah didasarkan pada terjadinya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh para tergugat sebagai berikut :
    • a. bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Citra RT 02/RW.01 Desa/Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru seluas ± 13,2 Ha
    • b. bahwa pada mulanya tanah yang diperoleh oleh PT. Bukit Raya Asri (penggugat) dimiliki oleh PT. Alam Mulia Bina Pratama yang dijadikan jaminan pinjaman kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), akan tetapi pada akhirnya kredit PT. Alam Mulia Bina Pratama tersebut macet pada tahun 1998 sehingga objek jaminan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jakarta.
    • c. bahwa pada tahun 2004 aset PT. Alam Mulia Bina Pratama dijual/dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Jakarta:
    • d. Aset atas tanah PT. Alam Mulia Bina Pratama berupa HGB yang sudah dilekatkan hak tanggungan, dilelang oleh/melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Pekanbaru berdasarkan Risalah Lelang nomor 68/2005 tanggal 19 April 2005 yang dimenangkan oleh Sdr. Mangatur Dewata Batubara selaku pemegang kuasa dari Sdr. Jufri Zubir yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bukit Raya Asri.
    • e. Aset atas tanah PT. Alam Mulia Bina Pratama berupa SKGR, yang merupakan jaminan pelengkap pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) adalah keseluruhan tanah kelompok Kavlingan Pemda 28 Ha Pekanbaru yang peralihannnya dilakukan dengan Cessie sehingga aset ini dipegang oleh pemegang cessie dan kemudian diketahui diserahkan kepada PT. Bukit Raya Asri.


  3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan bukti dan fakta persidangan menolak gugatan PT. Bukit Raya Asri dengan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena alasan Kompetensi Relatif.

  4. Bahwa disamping adanya putusan pengadilan, Klien Kami juga memiliki bukti-bukti otentik antara lain :
    • a. Seluruh Sertifikat Hak Milik atas tanah ± 13,2 Ha yang terletak di Jalan Citra RT. 04, RW. 02, Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Kampar yaitu SHM nomor 1080 a.n. Nizhamul, SE. MM, SHM nomor 1265 a.n. H. Amir Hasan Sidik, SHM nomor 1082 a.n Rosni Tanjung, SHM nomor 1261 a.n R. Saun, SHM nomor 1263 a.n R. Arfina Sumela, SHM nomor 1262 a.n Burhan Rokan, SHM nomor 1264, a.n Indrawienny Panjiyoga, dan SHM nomor 1265 a.n Arisandhi Hasta Prayoga.
    • b. Surat pernyataan R. Amidjaya Pramudhia (selaku direktur/pemilik asal PT. Alam Mulia Bina Pratama) tanggal 11 April 2007 di waarmeerking di notaris Lenny Guspidawati, SH nomor 214/W/2007 tertanggal 11 April 2007 menyatakan “bahwa lokasi tanah aset PT. Alam Mulia Bina Pratama yang dilelang melalui BPPN di jakarta sehubungan dengan peninjauan Saya di lapangan tidaklah Sampai di Jalan Citra atau tidaklah berlokasi diatas bidang tanah Nizhamul, cs dan Amir Hasan Sidik. cs.“
    • c. Surat Pernyataan Kelompok Tanah Kavlingan Pemda 28 Ha tertanggal 19 Juli 2008, di waarmeerking di notaris Rina Hamzah, SH. MM. Mkn, Notaris di Pekanbaru nomor : 6/W/2008 tertanggal 21 Juli 2008 menyatakan dengan tegas bahwa “Tanah milik kelompok kavlingan Pemda Pekanbaru seluas 28 Ha, setelah dilakukan pengukuran dan penelitian secara seksama, maka tanah yang dimiliki oleh kelompok kavlingan Pemda Pekanbaru tidak tumpang tindih dengan tanah milik kelompok Nizhamul, SE. MM Cs”.
    • d. Surat T. Hendrazami, SH selaku Kuasa hukum, bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kavlingan tanah Pemda Pekanbaru 28 Ha, nomor 16/KA-TH/XI/2008-Pem tanggal 27 November 2008 prihal Lokasi Tanah Kavlingan Kelompok 28 Ha dengan tanah Nizhamul, Cs yang terletak diantara Jalan Torganda dengan Jalan Citra, yang ditujukan kepada Ketua Majelis & Anggota Mejelis Hakim Perkara Perdata Nomor 86/PDT/G/PN.PBR/2008 Pengadilan Negeri Pekanbaru.
    • e. Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Hj. Istiqomah, S. Sos nomor 602/ST/900/2008 tertanggal 03 Juli 2008, yang menerangkan bahwa “lokasi tanah Nizhamul, SE.MM keluaran Camat Siak Hulu benar-benar tidak termasuk wilayah Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru”.


  5. Bahwa dengan dasar putusan pengadilan dan bukti-bukti otentik pada poin 4 diatas, maka obyek tanah seluas ± 13,2 Ha yang terletak di jalan Citra RT. 04, RW 02, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sah dimiliki oleh klien secara hukum yang tentu tidak ada korelasi hukumnya dengan tanah eks. Aset PT. Alam Mulia Bina Pratama/Tanah Kelompok Kavlingan Pemda 28 Pekanbaru/Tanah PT. Bukit Raya Asri.

  6. Bahwa sebelumnya Klien Kami juga telah membuat Laporan Pidana nomor LP No. Pol. STPL/86/K/III/2007/Res Tertanggal 9 Maret 2007 di Polres Kampar dan Laporan Pidana No. Pol. STPL/53/K/III/2007/Res Tertanggal 13 April 2007 di Polda Riau atas dugaan terjadinya tindak pidana Penyerobotan, Pengrusakan, perbuatan tidak menyenangkan, dan selanjutnya Klien Kami akan membuat laporan pencemaran nama baik di Mabes Polri sebagaimana diatur dalam pasal 385, 170 jo 406, 335, 310 KUH Pidana terhadap Klien Kami, sebagai dasar tuduhan dugaan pelanggaran pidana sesuai asa teritorial sebagai berikut :
    • a. Telah melakukan penyerobotan atas tanah milik klien kami yang terletak di Jalan Citra RT. 04, RW 02, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten kampar dengan tanpa hak yang jelas.
    • b. Telah melakukan pengrusakan atas tanah dan tanaman milik Klien Kami dengan menggunakan sedikitnya 3 (tiga) unit alat berat escavator.
    • c. Telah melakukan pencemaran nama baik dengan cara membuat laporan pengaduan ke Propam Mabes Polri yang kemudian dipublikasikan di media cetak maupun internet.
    • d. Telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada klien kami, sehingga menciptakan opini-opini negatif yang terkesan memojokkan klien kami yang menimbulkan kecemasan, ketakutan kepada diri dan keluarga Klien Kami serta ketidaknyamanan untuk melakukan kegiatan pekerjaan maupun usaha.

  7. Bahwa atas laporan polisi tersebut diatas, Penyidik Polda Riau telah menindaklanjuti penyidikan kasus tersebut, sehingga terhadap sebagian perkara yang telah memenuhi unsur pidana telah dinyatakan P 21.

  8. Bahwa berkenaan proses hukum yang sedang kami tempuh dan fakta pada point 5 (lima), dengan ini diminta kepada :
    • a. Semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta agar tidak memperkeruh persoalan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berupaya untuk menguasai hak atas obyek tanah milik klien kami, baik sebagian maupun seluruhnya;
    • b. Pejabat pembuat Akta Tanah, Para Notaris, Para Advokat, Pihak Perbankan, ataupun pihak-pihak lainnnya agar tidak megeluarkan akta, perjanjian atau dokumen yang berupaya untuk menguasai, menjual, mengalihkan dan memindahkan hak atas obyek tanah milik klien kami, baik sebagian maupun seluruhnya;
    • c. Para Pejabat Pemerintahan Kecamatan, Desa/Lurah, Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan obyek tanah, agar tidak melayani segala bentuk proses surat pihak lain, memberikan dan mengeluarkan perizinan-perizinan, melakukan kegiatan, tindakan dalam bentuk apapun terhadap obyek tanah milik klien kami, baik sebagian maupun seluruhnya.
    • d. Masyarakat luas agar tidak melakukan kegiatan, tindakan, upaya atau transaksi dalam bentuk apapun yang berimplikasi melakukan penguasaan terhadap obyek tanah milik klien kami, baik sebagian maupun seluruhnya.

Satu dan lain hal, guna menghindari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata yang dapat diajukan oleh klien kami dalam melindungi kepentingan hukumnya berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan maklum kerenanya.

Pekanbaru, 22 Februari 2009
Kantor Hukum “Anton’S & Associates”

Ttd.

Anton Sitompul, SH - Rusdinur, SH
selengkapnya...

26 Februari 2009

Slogan Bulan Madu

Mendinginkan otak yang udah panas karena kebakaran hutan, dan asap di Kota Pekanbaru udah mulai berkurang karena diguyur ujan. Aku kebaca di majalah Marketing no 02/IX/Februari 2009 beberapa humor. Coba simak salah satunya dibawah ini :
(humor ini sebenarnya udah lama beredar di dunia maya)

Slogan bulan madu

Alkisah ada 3 orang saudara, sebut saja mereka Vira, Voni, dan Veni yang
dinikahkan secara masal oleh orangtuanya. Setelah itu mereka pergi berbulan
madu bersamaan. Kalau Vira pergi ke Pulau Batam, Voni pergi Ke Kepulauan
Seribu dan Veni si bungsu pergi ke Bali.

Namanya orangtua sayang sama anak, selama mereka berbulan madu kedua
orangtua mereka minta dikirimi kabar tentang segala yang terjadi selama
mereka berbulan madu.

Tapi agar berita yang dikirim singkat dan tidak terlalu Vulgar, mereka
menggunakan slogan-slogan iklan. Supaya praktis, murah, dan tidak mengganggu
waktu bulan madu maka berita dikirim via SMS.

Tiga hari setelah kepergian anak mereka berbulan madu, diterimalah sebuah
SMS... yang rupanya dari VIRA di Pulau Batam. Isi beritanya cukup sederhana,
"STANDARD CHARTERED". Setelah membaca berita tersebut mereka mencari iklan
Standard Chartered di koran dan terbacalah tulisan besar berbunyi, "BESAR,
KUAT dan BERSAHABAT!" .

Tersenyumlah kedua orang tua mereka membaca berita dari Vira. Hari ke 4
datang SMS kedua, yang rupanya berasal dari Voni di Kepulauan Seribu. Isi
beritanya juga cukup singkat yaitu, "NESCAFE". Setelah membaca surat
tersebut, dengan tergesa-gesa kedua orang tua mereka mencari koran dan
membaca iklan NESCAFE yang berbunyi, "NIKMATNYA SAMPAI TETES TERAKHIR".
(keknya seharusnya iklan susu bendera coklat d, bukan nescafe - attayaya)

Maka kedua orang tua mereka pun tersenyum bahagia sambil sedikit haha..
hihi.. Hari ke 5 ditunggu tidak ada SMS yang datang. Hari ke 6 begitu pula
tidak ada sebuah SMS pun. Hari ke 7 begitu pula tidak ada kabar dari anak
bungsu mereka si Veni yang berbulan Madu... Mereka mulai khawatir..

Pagi-pagi dihari ke-8... akhirnya kedua orangtua mereka menerima SMS juga
dari Veni yang berbulan madu di Bali dan isi beritanya cukup singkat,
"CATHAY PASIFIC".

Segera kedua orang tua mereka mencari iklan penerbangan Cathay Pasific yang
ada dikoran, dan dijumpailah iklan penerbangan dengan tulisan besar, "7 KALI
SEMINGGU, 3 KALI SEHARI, 5 JAM NON-STOP". Waaw?.

selengkapnya...

25 Februari 2009

Kontaminasi Kapal Pesiar

Kontaminasi kapal pesiar

Pertumbuhan jumlah dan penggunaan kapal pesiar semakin meningkat sejak 30 tahun belakangan ini. Orang-orang kaya lebih senang menghabiskan waktu liburannya di atas pesiar, baik yang mewah, sedang, maupun biasa. Dengan pertumbuhan jumlah kapan ini membawa berbagai masalah yang terkait.

Perusahaan kapal pesiar telah mengangkut jutaan penumpang ke tempat-tempat wisata laut, pantai, dan kota-kota tepi pantai seperti Karibia, Alaska, Mediterania, Nordik, dan pulau-pulau kecil yang indah. Kapal pesiar yang besar (big cruise) dapat mengangkut 5.000 penumpang termasuk tambahan 1.000 orang anak buah kapal. Dengan panjang sekitar 300 meter dan berat kotor (gross tonnage) 100.000 GRT, termasuk fasilitas kolam renang, teater, bioskop, restoran, pertokoan, sauna, lapangan tenis, laboratorium cuci cetak photo, laundry (pencucian baju), dry cleaning, dan semua kebutuhan penumpang ketika kapal sedang berlayar layaknya sebuah hotel mengapung. Perlu diketahui, semua kegiatan memenuhi kebutuhan tersebut menghasilkan ratusan ton limbah dari setiap jenis kegiatan yang langsung dibuang ke laut.

Peraturan internasional tentang proses pembuangan limbah ini telah diatur, dimana semua limbah harus melalui proses tertentu agar ramah lingkungan dan dapat dibuang ke laut.

Permasalahan yang timbul adalah, peraturan ini hanya berlaku dalam perairan lokal. Maka ketika kapal ini sampai di perairan internasional yaitu sekitar 12 mil laut (18 km) dari tepi pantai, maka kapal akan membuang limbah tanpa melalui proses yang telah diatur. Dengan kata lain, kapal membuang limbah seenaknya saja.

Berbicara tentang tempat wisata tepi pantai maka kita akan selalu dihubungkan dengan kapal pesiar, alat transportasi laut lainnya, perjanjian internasional dan nasinal, persetujuan dan peraturan yang seharusnya ketat tentang pencegahan pembuangan limbah ke laut berupa faecal water, greywater, hydrocarbons, heavy metals and toxic substances lainnya. Walau bagaimanapun peraturannya, kapal pesiar ketika memasuki perairan internasional tetap dapat membuang limbah yang belum diolah ke laut dengan seenaknya saja. Pengolahan limbah ini memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga perusahaan kapal yang ingin mendapatkan keuntungan besar, tidak akan melewati semua proses pengolahan limbah dan langsung membuang limbah ke laut. Walaupun sebenarnya di kapal tersebut mempunyai instalasi pengolahan limbah, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk mengurangi biaya.

Kapal pesiar dengan kapasitas sekitar 2,000-3,000 penumpang dapat menghasilkan sekitar 1,000 ton limbah per hari yang terdiri dari :
  • 550,000-800,000 litres of greywater
  • 100,000-115,000 litres of blackwater
  • 13,500-26,000 litres of oily bilge water
  • 7,000-10,500 kilos of garbage and solid waste
  • 60-130 kilos of toxic waste
(istilah limbah ini dapat dibaca di : limbah kapal)

Konsumsi Energi dan Polusi Udara dari Kapal Pesiar
Konsumsi bahan bakar kapal pesiar yang menggunakan mesin diesel hampir setara dengan 12.000 kendaraan bermotor. Pabrik penghasil mesin diesel untuk kapal pesiar perusahaan kapal pesiar cenderung menggunakan bahan bakar berkualitas rendah untuk menghemar biaya, tetapi beresiko adanya kontaminasi racun. Bahan bakar berkualitas rendah ini terbuat dari hydrocarbon sisa dari pemurnian minyak mentah. Pemurnian minyak mentah itu sendiri menghasilkan bensin dan bahan bakar berkualitas tinggi lainnya. Kapal pesiar tidak menggunakan bahan bakar yang berkualitas tinggi yang tentu saja mahal, sehingga menggunakan bahan bakar berkualitas rendah dengan harga murah.

Hal ini berakibat pada polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran mesin tersebut. Menurut publikasi New York Times, polusi udara yang dihasilkan oleh kapal pesiar setara dengan 350.000 kendaraan bermotor. Sulphur yang dihasilkannya 3.000 kali lipat daripada bensin.

Asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ini di mesin kapal pesiar terdiri dari sulphur, karbon dan Nitrogen Oxide (NO), SO2, CO, dan CO2 atau polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Kapal pesiar juga menghasilkan racun seperti polychlorate biphenyls (PCBs), dioxins dan furans yang terdeteksi dari asap pembakaran mesin.

Sampah juga merupakan permasalahan besar bagi kapal pesiar. Sayangnya, beberapa pelabuhan tidak menyediakan tempat penampungan bahkan tempat pemrosesan sampah. Untuk mengurangi volume sampah, biasanya kapal memiliki alat yang dapat menghancurkan, mengeringkan dan memampatkan sampah. Tetapi tidak semua kapal mempunyai alat ini.

Dalam Konvensi MARPOL (Maritime Pollution) adalah sebagai kerangka aturan internasional tentang pembuangan limbah dan polusi dari sebuah kapal ke laut, yaitu :

ANNEX I: Prevention of pollution by oil ( in force since 2 october 1983 )

Total hydrocarbons (oily waters, crude, bilge water, used oils, dll) yang diizinkan untuk dibuang ke laut oleh sebuah kapal adalah tidak boleh melebihi 1/15000 dari total muatan kapal. Sebagai tambahan, pembuangan limbah tidak boleh melebihi 60 liter setiap mil perjalanan kapal dan dihitung setelah kapal berjarak lebih 50 mil dari tepi pantai terdekat. Register Kapal harus memuat daftar jenis sampah yang dibawa/dihasilkan dan jumlah limbah minyak yang ada. Register Kapal harus dilaporkan ke pejabat pelabuhan.

ANNEX II: Control of pollution by noxious liquid substances ( 6 april 1987 )

Aturan ini memuat sekitar 250 jenis barang yang tidak boleh dibuang ke laut, hanya dapat disimpan dan selanjutnya diolah ketika sampai di pelabuhan. Pelarangan pembuangan limbah dalam jarak 12 mil laut dari tepi pantai terdekat.

ANNEX III: Prevention of pollution by harmful substances in packaged form ( 1 july 1992 )

Aturan tambahan ini tidak dilaksanakan oleh semua negar yaitu aturan standar pengemasan, pelabelan, metode penyimpanan dan dokumentasi atas limbah berbahaya yang dihasilkan kapal ketika sedang berlayar.

ANNEX IV: Prevention of pollution by sewage from ships ( 27 september 2003 )

Aturan ini khusus untuk faecal waters dan aturan kontaminasi yang dapat diterima pada tingkatan (batasan) tertentu. Cairan pembunuh kuman (disinfektan) dapat dibuang ke laut dengan jarak lebih dari 4 mil laut dari pantai terdekat. Air buangan yang tidak diolah dapat dibuang ke laut dengan jarak lebih 12 mil laut dari pantai terdekat dengan syarat kapal berlayar dengan kecepatan 4 knot.

ANNEX V: Prevention of pollution by garbage from ships ( 31 december 1988 )

Aturan yang melarang pembuangan sampah plastik ke laut.

ANNEX VI: Prevention of air pollution by ships

Aturan ini tidak dapat efektif dilaksanakan karena tidak cukupnya negara yang meratifiskasi (menandatangani persetujuan).

Aturan dari Konvensi Marpol ini termasuk beberapa wilayah seperti Australian Great Barrier Reef (established in 1990); the Cuban Sabana-Camag├╝ey archipelago (1997), the Colombian island of Malpelo (2002), the area around the Florida cays in the United States (2002), the Wadden Sea between Denmark, Germany and Holland (2002), the Paracas National Reserve in Peru (2003), the Spanish Canary Islands (2004), the Ecuadorian Galapagos Islands archipelago (2004) and the Baltic Sea, with the exception of Russian waters (2004).

http://www.oceana.org/

Baca juga :
Kapal Asing Buang Limbah di Laut Indonesia
Kontaminasi Kapal Pesiar
Oil Pollution of the Sea

selengkapnya...

23 Februari 2009

Mencari satelit


Karena kemaren kebingungan mencari data titik api pake NOAA Satellite, maka aku penasaran mau mencari satelit milik Indonesia dan satelit apa saja yang beredar di atas atmosphere Indonesia. Kutemukan sebuah database satelit aktif di http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/space_weapons/technical_issues/ucs-satellite-database.html yang datanya berupa file Excel (.xls) dan dapat didonlod.dipakai gratis. Satelit aktif milik Indonesia yang terdata adalah :
Cakrawarta 1 (Indostar 1) operator : PT Citra Sari Makmur (CSM)
LAPAN-Tubsat operator : Indonesian National Aeronautics and Space Agency (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - LAPAN)
Palapa C2 operator : Satelit Palapa Indonesia (SATELINDO)
Telkom 1 operator : PT Telkomunikasi
Telkom 2 operator : PT Telkomunikasi

Milik Indonesia (PT. PSN / PAcific Satellite Nusantara) bekerjasama dengan Philipina dan Thailand :
Garuda-1 (Aces 1) operator : Asia Cellular Satellite

Indonesia (dengan operator PT. Telkom) dari tahun 1976 telah memiliki satelit Palapa (Palapa A1), Palapa A2, Palapa B1, Palapa B1, Palapa B2P (diluncurkan pada 29 Maret 1987), Palapa B2R (diluncurkan pada 13 April 1990 aslinya bernama Palapa B2 tetapi karena rusak ditarik kembali ke bumi dan diluncurkan kembali), Palapa B4 (diluncurkan dengan Delta 2 pada 14 Mei 1992; berakhir Mei 2003), Telkom-1 (diluncurkan dengan Ariane V118 pada 12 Agustus 1999), dan Telkom-2.

Milik Satelindo : Palapa C2

Lainnya :
* Palapa C1
* INASAT-1 - satelit pertama buatan Indonesia, diluncurkan tahun 2006)
* LAPAN-TUBSAT - satelit mikro pertama Indonesia, diluncurkan pada tahun 2007

Umumnya, satelit Indonesia berada di utara Pulau Kalimantan.
Satelit apa saja yang mencakup wilayah Jakarta. Aku coba cari pake http://www.arachnoid.com/satfinderonline/index.php Dengan bantuan Google Earth dapat diketahui koordinat Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan/ibukota negara. Monas sbg titik pusat berkoordinat 6 derajat 10' lintang selatan dan 106 derajat 49' bujur timur. Maka didapat data satelit yang mencakup wilayah tersebut yaitu :

Custom Position
Latitude: 6° 10.00000' S , Longitude: 106° 49.00000' E

Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
U.S. Satellite TV (2007)
EchoStar 3 61.5W 62.5 61.9 -78.5 -241.9
Echostar 4 77.0W 328.2 327.5 -83.7 -148.4
EchoStar 8/10 110.0W 278.2 277.5 -57.4 -100.2
Dish 500 calibration 114.5W 277.0 276.3 -53.5 -99.3
EchoStar 7 119.0W 276.0 275.3 -49.5 -98.6
Echostar 5 129.0W 274.2 273.5 -40.6 -97.4
EchoStar 1/2 148.0W 271.7 271.0 -23.1 -96.4
DirecTV 1R 72.5W 6.3 5.7 -84.6 -186.3
DirecTV 4S/8 101.0W 281.5 280.9 -65.2 -103.0
DirecTV 9S 101.1W 281.5 280.8 -65.1 -103.0
DirecTV 10 102.8W 280.7 280.1 -63.7 -102.3
DirecTV 5/6 110.0W 278.2 277.5 -57.4 -100.2
DirecTV 7S 119.0W 276.0 275.3 -49.5 -98.6
All Geostationary (2007)
MSG-2 0.0E 88.1 87.5 -24.6 -263.6
Telecom 2C (incl 2.7 deg.) 2.5E 88.4 87.8 -22.3 -263.6
Eutelsat Telecom 2A (incl 3.9 deg.) 3.0E 88.5 87.9 -21.8 -263.7
Sirius 2 4.8E 88.7 88.1 -20.1 -263.7
Sirius 3 5.0E 88.7 88.1 -19.9 -263.7
Eutelsat W3A 7.0E 88.9 88.3 -18.0 -263.7
Express 4A 9.1E 89.2 88.5 -16.0 -263.8
Meteosat 6 (incl 5 deg.) 9.3E 89.2 88.6 -15.8 -263.8
Eutelsat W1 10.0E 89.3 88.6 -15.2 -263.8
Hotbird 1 13.0E 89.6 89.0 -12.3 -263.8
Hotbird 2 13.0E 89.6 89.0 -12.3 -263.8
Hotbird 3 13.0E 89.6 89.0 -12.3 -263.8
Hotbird 6 13.0E 89.6 89.0 -12.3 -263.8
Hotbird 7A 13.0E 89.6 89.0 -12.3 -263.8
Eutelsat W2 16.0E 89.9 89.3 -9.4 -263.8
SICRAL 1 16.1E 89.9 89.3 -9.3 -263.8
Astra 1B 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1C 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1E 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1F 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1G 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1H 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 2C 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1KR 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
Astra 1L 19.2E 270.3 269.6 -6.3 -263.8
AfriStar 21.0E 270.5 269.8 -4.5 -263.8
Artemis (incl 4 deg.) 21.4E 270.5 269.9 -4.1 -263.8
Eutelsat W6 21.5E 270.5 269.9 -4.0 -263.8
Astra 3A 23.5E 270.7 270.1 -2.1 -263.8
Astra 1D 23.5E 270.7 270.1 -2.1 -263.8
Inmarsat 3-F5 (incl 0.4 deg.) 25.0E 270.9 270.3 -0.6 -263.8
BADR-2 25.5E 270.9 270.3 -0.1 -263.8
Arabsat 3A BADR 3 26.0E 271.0 270.4 0.4 -263.8
Intelsat 5 IS-5 26.0E 271.0 270.4 0.4 -263.8
Astra 2A 28.2E 271.2 270.6 2.6 -263.7
Astra 2B 28.2E 271.2 270.6 2.6 -263.7
Astra 2D 28.2E 271.2 270.6 2.6 -263.7
Eutelsat EurobirdTM 1 28.5E 271.3 270.6 2.9 -263.7
XTAR-EUR 29.0E 271.3 270.7 3.4 -263.7
Arabsat 2B 30.5E 271.5 270.9 4.9 -263.7
Intelsat IS 802 33.0E 271.8 271.2 7.5 -263.6
Euro-Bird 3 33.0E 271.8 271.2 7.5 -263.6
Eutelsat SESAT 1 36.0E 272.1 271.5 10.5 -263.5
RSCC Eutelsat W4 36.0E 272.1 271.5 10.5 -263.5
Hughes HGS 3 38.0E 272.4 271.8 12.6 -263.4
Palapa C1 38.1E 272.4 271.8 12.7 -263.4
Hellas SAT-2 39.0E 272.5 271.9 13.6 -263.3
RSCC Express A1R 40.0E 272.6 272.0 14.6 -263.3
RSCC Express-AM1 40.0E 272.6 272.0 14.6 -263.3
Palapa 6 B2R 42.5E 273.0 272.3 17.2 -263.2
Turksat 2A 42.0E 272.9 272.3 16.7 -263.2
Turksat 1C 42.0E 272.9 272.3 16.7 -263.2
Palapa B2R (incl 2.5 deg.) 42.5E 273.0 272.3 17.2 -263.2
NigComsat 1 42.5E 273.0 272.3 17.2 -263.2
Thuraya 1 (incl 4.8 deg.) 44.1E 273.2 272.5 18.9 -263.1
Thuraya 2 (incl 4.0 deg.) 44.1E 273.2 272.5 18.9 -263.1
Intelsat 12 IS-12 45.0E 273.3 272.7 19.8 -263.0
Telecom 2B 47.0E 273.6 272.9 21.9 -262.9
Syracuse 3A (fr-mil) 47.0E 273.6 272.9 21.9 -262.9
Intelsat IS 601 47.5E 273.6 273.0 22.5 -262.8
GSAT 2 48.0E 273.7 273.1 23.0 -262.8
Eutelsat II F-2 (incl 5.1 deg.) 48.5E 273.8 273.2 23.5 -262.8
Raduga 1-5 (incl 0.6 deg.) 49.0E 273.9 273.2 24.0 -262.7
Yamal 200 202 SC-2 49.0E 273.9 273.2 24.0 -262.7
Yamal 101 49.0E 273.9 273.2 24.0 -262.7
GORIZONT 38 50.0E 274.0 273.4 25.1 -262.6
Intelsat IS 706 50.2E 274.0 273.4 25.3 -262.6
Galaxy 5 (incl 0.7 deg.) 51.2E 274.2 273.6 26.4 -262.5
GORIZONT 32 (incl 3.9 deg.) 52.9E 274.5 273.8 28.2 -262.4
EXPRESS-AM22 53.0E 274.5 273.9 28.3 -262.4
Intelsat IS 702 54.9E 274.8 274.2 30.3 -262.2
Insat 3E 55.0E 274.8 274.2 30.4 -262.2
RSCC Bonum 1 56.0E 275.0 274.4 31.5 -262.1
NSS 703 57.0E 275.2 274.6 32.6 -262.0
Intelsat IS 904 60.0E 275.8 275.1 35.8 -261.6
Intelsat IS 902 62.0E 276.2 275.5 38.0 -261.3
Inmarsat-3 F1 63.9E 276.6 276.0 40.1 -261.0
Inmarsat-4 F1 64.0E 276.6 276.0 40.2 -261.0
IS 906 64.1E 276.6 276.0 40.3 -261.0
Intelsat IS 704 66.0E 277.1 276.5 42.4 -260.6
Intelsat 7 IS-7 68.7E 277.8 277.2 45.4 -260.1
Intelsat 10 IS-10 68.5E 277.7 277.1 45.1 -260.1
Eutelsat W5 70.5E 278.3 277.7 47.4 -259.7
ELECTRO GOMS (incl 3.9 deg.) 72.0E 278.8 278.1 49.0 -259.3
Intelsat 4 IS-4 72.0E 278.8 278.1 49.0 -259.3
Luch 1 (incl 2.2 deg.) 72.8E 279.0 278.4 49.9 -259.1
Edusat 74.0E 279.5 278.8 51.2 -258.7
Insat 3C 74.0E 279.5 278.8 51.2 -258.7
Insat 1D (incl 4.3 deg.) 74.2E 279.5 278.9 51.5 -258.7
LMI-1 75.0E 279.8 279.2 52.4 -258.4
Telstar 10 76.5E 280.4 279.8 54.0 -257.9
Thaicom 2 78.5E 281.3 280.6 56.3 -257.2
Thaicom 3 78.5E 281.3 280.6 56.3 -257.2
Thaicom 5 78.5E 281.3 280.6 56.3 -257.2
Cosmos 2350 (incl 0.8 deg.) 79.9E 281.9 281.3 57.8 -256.6
RSCC Express AM-2 80.0E 282.0 281.4 57.9 -256.5
Express 2A 80.0E 282.0 281.4 57.9 -256.5
RSCC Express 6A 80.0E 282.0 281.4 57.9 -256.5
Geizer 2371 80.3E 282.2 281.5 58.3 -256.4
Beidou 1B 80.3E 282.2 281.5 58.3 -256.4
Insat 3B 83.0E 283.7 283.0 61.3 -255.0
Insat 4A 83.0E 283.7 283.0 61.3 -255.0
Intelsat IS APR-1 83.0E 283.7 283.0 61.3 -255.0
TDRS 3 (incl 7.3 deg.) 84.7E 284.8 284.2 63.2 -254.0
Intelsat IS 709 85.0E 285.0 284.4 63.5 -253.8
FY-2 (incl 5 deg.) 85.5E 285.4 284.8 64.1 -253.4
Fengyun-2 Meto 86.5E 286.2 285.5 65.2 -252.7
Chin1/Zhng1? 87.5E 287.0 286.4 66.3 -251.9
Sinosat Chinastar1 98-33 87.6E 287.1 286.5 66.4 -251.8
ST 1 88.0E 287.5 286.9 66.8 -251.5
Yamal 1 02 89.8E 289.3 288.7 68.8 -249.7
Yamal 201 90.0E 289.6 288.9 69.0 -249.5
DRTS 90.7E 290.4 289.8 69.8 -248.7
Measat 1 91.5E 291.4 290.8 70.6 -247.8
Measat 3 91.5E 291.4 290.8 70.6 -247.8
Xinnuo 2 92.2E 292.4 291.8 71.4 -246.8
INSAT 4B 93.5E 294.4 293.8 72.8 -244.9
NSS 6 95.0E 297.2 296.5 74.4 -242.2
Gorizont 28 (incl 5.7 deg.) 96.5E 300.5 299.9 75.9 -238.9
RSCC EXPRESS-AM11 96.5E 300.5 299.9 75.9 -238.9
Zhongxing 22 98.0E 304.7 304.1 77.4 -234.8
RSCC Ekran M 21 M18 (incl 2.5 deg.) 99.0E 308.0 307.4 78.3 -231.5
IS Leasat 5 (incl 8 deg.) 100.0E 311.9 311.3 79.2 -227.7
Asiasat 2 100.5E 314.1 313.5 79.6 -225.5
KazSat 1 103.0E 328.2 327.5 81.5 -211.6
RSCC Express A2 103.0E 328.2 327.5 81.5 -211.6
RSCC Gorizont 40 103.0E 328.2 327.5 81.5 -211.6
FengYun 2C 104.5E 339.4 338.7 82.2 -200.5
AsiaStar 105.0E 343.6 342.9 82.4 -196.4
Asiasat 3S 105.5E 347.9 347.3 82.6 -192.0
Indostar/Cakrawarta 1 (incl 0.3 deg.) 107.5E 6.3 5.7 82.7 -173.7
Telekom 1 108.0E 10.9 10.3 82.6 -169.2
GE 1A 108.2E 12.7 12.0 82.6 -167.4
Inmarsat 2F4 (incl 2.4 deg.) 109.0E 19.5 18.9 82.3 -160.6
B-SAT 1A 109.7E 25.1 24.5 82.0 -155.0
BS-3N 109.9E 26.6 26.0 81.9 -153.5
B-SAT 1B (incl 0.4 deg.) 109.7E 25.1 24.5 82.0 -155.0
B-SAT 2A 109.9E 26.6 26.0 81.9 -153.5
B-SAT 2C 109.9E 26.6 26.0 81.9 -153.5
JCSAT-110 NSAT-110 110.0E 27.4 26.7 81.8 -152.8
IS APR-2 (Sinosat 1) 110.5E 30.9 30.3 81.5 -149.3
Beidou 1C 110.6E 31.6 31.0 81.5 -148.6
Mugunghwa 2 112.0E 40.2 39.5 80.5 -140.1
Koreasat 2 112.9E 44.8 44.1 79.8 -135.6
Palapa C2 113.0E 45.2 44.6 79.7 -135.1
Koreasat 3 116.0E 56.4 55.8 77.0 -124.1
Palapa 7 B4 118.0E 61.5 60.8 75.0 -119.1
Thaicom 1 120.0E 65.4 64.7 72.9 -115.3
Asiasat 4 122.2E 68.7 68.0 70.6 -112.2
Garuda 1 (incl 1.4 deg.) 123.0E 69.7 69.1 69.7 -111.2
Fengyun 2B (incl 0.9 deg.) 123.4E 70.2 69.5 69.3 -110.7
JCSAT 4A / 6 124.0E 70.8 70.2 68.6 -110.1
DFH 3F2 125.0E 71.9 71.3 67.5 -109.1
Zhongxing 6 125.0E 71.9 71.3 67.5 -109.1
Zhongxing 8 125.0E 71.9 71.3 67.5 -109.1
JCSAT 4 (1A/ R) 127.5E 74.1 73.5 64.8 -107.0
JCSAT 3 128.0E 74.5 73.9 64.2 -106.6
APSTAR A1 130.0E 75.9 75.3 62.0 -105.3
N-STAR-A 132.0E 77.1 76.5 59.8 -104.2
JCSAT 9 132.0E 77.1 76.5 59.8 -104.2
CS-3A 132.0E 77.1 76.5 59.8 -104.2
APSTAR 6 134.0E 78.2 77.6 57.5 -103.3
N-STAR-B 136.0E 79.1 78.5 55.3 -102.5
N-STAR-3-C 136.0E 79.1 78.5 55.3 -102.5
APSTAR 1 138.0E 79.9 79.3 53.1 -101.8
APSTAR 5 138.0E 79.9 79.3 53.1 -101.8
RSCC Express AM-3 140.0E 80.7 80.0 50.8 -101.2
RSCC Gorizont 36 140.0E 80.7 80.0 50.8 -101.2
RSCC Gorizont 43 140.0E 80.7 80.0 50.8 -101.2
Gorizont 25 (incl 6.7 deg.) 140.3E 80.8 80.1 50.5 -101.1
Himwari/GMS5 (incl 1.9 deg.) 139.9E 80.6 80.0 50.9 -101.2
Himawari 6 140.0E 80.7 80.0 50.8 -101.2
Beidou 1 140.0E 80.7 80.0 50.8 -101.2
GORIZONT 42 142.5E 81.5 80.9 48.1 -100.5
Rimsat Gz30 (incl 4.3 deg.) 142.1E 81.4 80.7 48.5 -100.6
Superbird C 144.0E 81.9 81.3 46.4 -100.1
MB-SAT 144.0E 81.9 81.3 46.4 -100.1
Gorizont 33 (incl 1 deg.) 144.6E 82.1 81.5 45.7 -100.0
RSCC Gorizont 45 145.0E 82.2 81.6 45.3 -99.9
Agila 2/Mabuhay 146.0E 82.5 81.9 44.2 -99.7
ETS-8 = Kiku-8 146.0E 82.5 81.9 44.2 -99.7
MPSC 2 147.0E 82.8 82.1 43.1 -99.5
Measat 2 148.0E 83.0 82.4 42.0 -99.3
JCSAT 1B 150.0E 83.5 82.8 39.8 -99.0
Optus B3 151.5E 83.8 83.2 38.2 -98.7
JCSAT 2A / 8 154.0E 84.3 83.7 35.4 -98.4
Leasat 5 (incl 4.2 deg.) 155.7E 84.6 84.0 33.6 -98.2
Optus C1 156.0E 84.7 84.1 33.3 -98.1
Intelsat IS 602 (incl 3 deg.) 157.0E 84.9 84.2 32.2 -98.0
Superbird A1 158.0E 85.1 84.4 31.1 -97.9
Optus Aussat B1 160.0E 85.4 84.8 29.0 -97.7
Optus Aussat D1 160.0E 85.4 84.8 29.0 -97.7
Superbird 4 B2 162.0E 85.7 85.1 26.8 -97.5
GOES-8 164.0E 86.0 85.4 24.7 -97.3
Intelsat 8 IS-8 166.0E 86.3 85.7 22.6 -97.2
Intelsat 2 IS-2 169.0E 86.8 86.1 19.4 -97.0
AMC 23/GE-23 172.0E 87.2 86.5 16.3 -96.8
Intelsat IS 605 174.0E 87.4 86.8 14.2 -96.7
Inmarsat 3F3 178.2E 87.9 87.3 9.9 -96.5
Inmarsat 2F1 179.1E 88.0 87.4 9.0 -96.5
Intelsat IS 701 180.0E 88.1 87.5 8.1 -96.4
NSS 5 177.0W 88.5 87.9 5.1 -96.3
TDRS 8 (incl 6.3 deg.) 171.0W 89.2 88.5 -0.9 -96.2
Eutelsat II F-4 (incl 4.2 deg.) 154.8W 270.9 270.3 -16.7 -96.2
TDRS 10 150.0W 271.4 270.8 -21.2 -96.3
Echostar 1 148.1W 271.7 271.0 -23.0 -96.4
Echostar 2 147.9W 271.7 271.0 -23.2 -96.4
Express 1 (incl 4.7 deg.) 145.5W 272.0 271.3 -25.4 -96.5
GE-8/AMC 8 139.0W 272.8 272.1 -31.4 -96.8
GE-7 AMC-7 137.0W 273.0 272.4 -33.3 -96.9
GOES-11 135.7W 273.2 272.6 -34.5 -96.9
AMC 10 135.0W 273.3 272.7 -35.1 -97.0
Intelsat Galaxy 15 133.0W 273.6 272.9 -36.9 -97.1
SES AMC-11 131.0W 273.9 273.2 -38.8 -97.3
Intelsat Galaxy 27 G-27 129.0W 274.2 273.5 -40.6 -97.4
Echostar 5 128.9W 274.2 273.6 -40.6 -97.5
Intelsat Horizons 1 127.0W 274.5 273.9 -42.4 -97.6
Intelsat Galaxy 13 127.0W 274.5 273.9 -42.4 -97.6
Intelsat Galaxy 14 125.0W 274.8 274.2 -44.2 -97.8
Galaxy 12 125.0W 274.8 274.2 -44.2 -97.8
Intelsat Galaxy 10R 123.0W 275.2 274.6 -45.9 -98.0
EchoStar 9 121.0W 275.6 274.9 -47.7 -98.3
Telstar 303 120.0W 275.8 275.1 -48.6 -98.4
DirecTV 7S 119.2W 275.9 275.3 -49.3 -98.5
Echostar 2 120.0W 275.8 275.1 -48.6 -98.4
Echostar 5 119.0W 276.0 275.3 -49.5 -98.6
Echostar 7 118.9W 276.0 275.3 -49.6 -98.6
AMC 16 119.0W 276.0 275.3 -49.5 -98.6
Anik F-3 118.7W 276.0 275.4 -49.8 -98.6
Satmex 5 116.8W 276.4 275.8 -51.4 -98.9
XM-1 Roll Radio 115.0W 276.8 276.2 -53.0 -99.2
XM-2 Rock Radio 115.0W 276.8 276.2 -53.0 -99.2
XM-4 115.0W 276.8 276.2 -53.0 -99.2
Solidaridad 2 115.9W 276.6 276.0 -52.2 -99.0
Satmex 6 113.0W 277.3 276.7 -54.8 -99.6
Cosmos 2282 i=2.6 112.7W 277.4 276.8 -55.1 -99.6
Wildblue 1 111.1W 277.9 277.2 -56.5 -100.0
Anik F-2 (Wildblue) 111.1W 277.9 277.2 -56.5 -100.0
Echostar 6 110.2W 278.1 277.5 -57.2 -100.2
Echostar 10 111.0W 277.9 277.2 -56.5 -100.0
DirecTV 6 110.0W 278.2 277.5 -57.4 -100.2
Echostar 8 110.0W 278.2 277.5 -57.4 -100.2
Direct TV 5 110.0W 278.2 277.5 -57.4 -100.2
Anik E-1 109.2W 278.4 277.8 -58.1 -100.4
Solidaridad 1 109.1W 278.4 277.8 -58.2 -100.4
Anik F-1 107.3W 279.0 278.4 -59.8 -100.9
MSAT M1 106.5W 279.3 278.6 -60.5 -101.1
ACTS i=3.9 105.2W 279.7 279.1 -61.6 -101.5
AMC-18 105.0W 279.8 279.2 -61.8 -101.6
Satcom C4 105.0W 279.8 279.2 -61.8 -101.6
AMC 18 105.0W 279.8 279.2 -61.8 -101.6
AMC 15 GE 15 105.0W 279.8 279.2 -61.8 -101.6
Gstar 4 105.0W 279.8 279.2 -61.8 -101.6
Galaxy 6 (incl 2.7 deg.) 103.8W 280.3 279.7 -62.8 -102.0
GOES-9 103.7W 280.3 279.7 -62.9 -102.0
GE-1/AMC-1 103.0W 280.6 280.0 -63.5 -102.3
DirecTV 4S 101.1W 281.5 280.8 -65.1 -103.0
GE 4/AMC 4 101.0W 281.5 280.9 -65.2 -103.0
DirecTV 8 101.0W 281.5 280.9 -65.2 -103.0
DirecTV 9S 101.0W 281.5 280.9 -65.2 -103.0
AMSC 1 100.9W 281.6 280.9 -65.3 -103.1
DirecTV 2/DBS 2 100.6W 281.7 281.1 -65.5 -103.2
Intelsat Galaxy 16 99.0W 282.5 281.9 -66.9 -103.9
IS Galaxy 4R 99.0W 282.5 281.9 -66.9 -103.9
Inmarsat 2F2 98.0W 283.1 282.4 -67.8 -104.4
Telstar 5 97.0W 283.7 283.0 -68.6 -105.0
Intelsat Galaxy G-3C 95.0W 285.0 284.4 -70.3 -106.2
DirecTV 5 93.4W 286.3 285.6 -71.6 -107.4
Telstar 6 93.0W 286.6 286.0 -72.0 -107.7
Brazilsat B4 92.0W 287.5 286.9 -72.8 -108.5
DirecTV-1 92.0W 287.5 286.9 -72.8 -108.5
Telesat Nimiq 1 91.0W 288.5 287.8 -73.6 -109.4
DirecTV 3 91.2W 288.3 287.6 -73.5 -109.3
Intelsat Galaxy 11 91.0W 288.5 287.8 -73.6 -109.4
GOES 13 90.0W 289.6 288.9 -74.4 -110.5
Telstar 8 89.0W 290.8 290.1 -75.3 -111.6
GE-3 AMC-3 87.0W 293.6 293.0 -76.9 -114.3
XM-3 Rhythm Radio 85.1W 297.0 296.3 -78.4 -117.6
GE-2 AMC-2 85.0W 297.2 296.5 -78.4 -117.8
Brazilsat B3 84.0W 299.3 298.7 -79.2 -119.9
AMC 9 GE 12 83.0W 301.8 301.2 -79.9 -122.4
Telesat Nimiq 2 82.0W 304.7 304.1 -80.7 -125.2
Anik E-2 81.0W 308.0 307.4 -81.4 -128.5
Satcom C3 (incl 0.9 deg.) 79.0W 316.5 315.9 -82.6 -136.8
GE 5/AMC 5 79.0W 316.5 315.9 -82.6 -136.8
Echostar 4 (incl 1.1 deg.) 77.0W 328.2 327.5 -83.7 -148.4
GOES-East GOES-12 (incl 0.3 deg.) 75.0W 343.6 342.9 -84.4 -163.6
Brazilsat B1 75.0W 343.6 342.9 -84.4 -163.6
IS SBS 6 74.0W 352.4 351.8 -84.6 -172.5
Galaxy 3R 74.0W 352.4 351.8 -84.6 -172.5
Intelsat Galaxy 9 74.0W 352.4 351.8 -84.6 -172.5
Intelsat Galaxy 17 74.0W 352.4 351.8 -84.6 -172.5
DirecTV 1R 73.0W 1.7 1.1 -84.6 -181.7
DirecTV5 72.5W 6.3 5.7 -84.6 -186.3
GE 6/AMC 6 72.0W 10.9 10.3 -84.5 -190.8
Nahuel 1A 71.8W 12.7 12.0 -84.5 -192.6
Brazilsat B2 65.0W 53.2 52.6 -81.1 -232.8
Telstar 14 63.0W 59.1 58.5 -79.7 -238.6
TDRS -9 63.0W 59.1 58.5 -79.7 -238.6
Rainbow 1 61.5W 62.5 61.9 -78.5 -241.9
Echostar 3 61.5W 62.5 61.9 -78.5 -241.9
Amazonas Hispasat 61.0W 63.5 62.9 -78.1 -242.9
GOES-10 60.0W 65.4 64.7 -77.4 -244.7
Intelsat 9 IS-9 58.0W 68.4 67.8 -75.8 -247.6
Intelsat IS 805 55.5W 71.4 70.7 -73.7 -250.4
Inmarsat 3-F4 54.0W 72.8 72.2 -72.5 -251.8
Intelsat IS 707 53.0W 73.7 73.1 -71.7 -252.6
Inmarsat 4 F-2 53.0W 73.7 73.1 -71.7 -252.6
Intelsat IS 705 50.0W 75.9 75.3 -69.1 -254.7
TDRS 6 i=3.6 47.0W 77.7 77.0 -66.6 -256.2
TDRS 4 i=5.2 47.0W 77.7 77.0 -66.6 -256.2
Intelsat 1R IS-1R 45.0W 78.7 78.0 -64.9 -257.1
Intelsat 3R IS-3R 43.0W 79.5 78.9 -63.2 -257.9
Intelsat 6B IS-6B 43.0W 79.5 78.9 -63.2 -257.9
NewSkies NSS-806 40.5W 80.5 79.9 -61.0 -258.7
Worldsat 2 37.5W 81.5 80.9 -58.4 -259.5
Satcom C1 37.5W 81.5 80.9 -58.4 -259.5
Telstar 11 Orion 1 37.5W 81.5 80.9 -58.4 -259.5
Intelsat IS 903 34.5W 82.4 81.7 -55.8 -260.2
Intelsat IS 801 31.5W 83.1 82.5 -53.2 -260.8
Hispasat 1C 30.2W 83.4 82.8 -52.0 -261.0
Spainsat Hisdesat(mil) 30.0W 83.5 82.8 -51.8 -261.0
Hispasat 1D 29.9W 83.5 82.9 -51.7 -261.0
Intelsat IS 907 27.5W 84.0 83.4 -49.6 -261.4
Intelsat IS 905 24.5W 84.6 84.0 -47.0 -261.8
NewSkies NSS-7 22.0W 85.1 84.4 -44.7 -262.1
Intelsat IS 603 20.0W 85.4 84.8 -42.9 -262.3
Intelsat IS 901 18.0W 85.7 85.1 -41.1 -262.5
Inmarsat 3F2 15.5W 86.1 85.5 -38.9 -262.7
DFS Kopernikus 3 (incl 3.4 deg.) 15.3W 86.1 85.5 -38.7 -262.7
Orion 2 15.0W 86.2 85.6 -38.4 -262.8
Eutelsat Telstar 12 15.0W 86.2 85.6 -38.4 -262.8
Eutelsat 2-F4 (incl 1.8 deg.) 12.3W 86.6 85.9 -36.0 -262.9
RSCC Gorizont 26 (incl 6.5 deg.) 14.4W 86.3 85.6 -37.9 -262.8
RSCC Gorizont 37 14.0W 86.3 85.7 -37.5 -262.8
RSCC Gorizont 44 14.0W 86.3 85.7 -37.5 -262.8
Express A4 14.0W 86.3 85.7 -37.5 -262.8
TM 1 12.5W 86.5 85.9 -36.1 -262.9
MSGS-1 (incl 1.6 deg.) 10.4W 86.8 86.2 -34.2 -263.1
RSCC Express A3/3A 11.0W 86.8 86.1 -34.8 -263.0
TM 2 8.0W 87.2 86.5 -32.0 -263.2
2D 7.8W 87.2 86.5 -31.8 -263.2
Hotbird 4 7.0W 87.3 86.7 -31.1 -263.3
Nilesat 101 7.0W 87.3 86.7 -31.1 -263.3
Nilesat 102 7.0W 87.3 86.7 -31.1 -263.3
TM 3 5.0W 87.5 86.9 -29.3 -263.4
AMOS 1 3.8W 87.7 87.1 -28.2 -263.4
AMOS 2 3.8W 87.7 87.1 -28.2 -263.4
Intelsat IS 10-02 1.0W 88.0 87.4 -25.6 -263.5
Thor 2a 0.8W 88.0 87.4 -25.4 -263.5
Thor 3 0.8W 88.0 87.4 -25.4 -263.5




Sumber gabungan :
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_satelit_Indonesia
http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/space_weapons/technical_issues/ucs-satellite-database.html
http://www.fas.org/spp/guide/indonesia/comm/
http://www.arachnoid.com/satfinderonline/index.php#scrolldown


selengkapnya...

21 Februari 2009

Mencari titik api

Aku masih kesusahan mencari data hotspot kebakaran pake satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) untuk data hotspot di Indonesia (kalo yang liveupdate cuma di amrik doang).

Maka aku menyusui eh... menyusuri oom google dan ditemukan http://maps.geog.umd.edu/ untuk melihat data hotspot Indonesia. Situs ini menyediakan file KML sbg tambahan untuk aplikasi Google Earth. Kucoba dan hasilnya dibawah ini :
Titik api (hotspot) terdekat ke Pekanbaru yang diketahui dari Google Earth dengan tambahan file KML dari http://maps.geog.umd.edu/firms/kml/ adalah berjarak 36 km dengan sudut 125,94 derajat. Kebakaran ini dideteksi dengan satelit MODIS yang datanya dapat diunduh pada alamat url diatas tertanggal 21 Februari 2009 (hari ini!!!).

Tambahan atas beberapa komentar yg masuk
Data file KML di update setiap jam mulai jam 1 malam waktu amrik sono. Ini keterangan dari situsnya :

Active fire/hotspot shapefiles and KML
Active fire/hotspot detections in shapefile format are available for the last 24 hours, 48 hours and 7 day time periods. These shape files are updated every hour starting at 00:50 ET (USA). The files have been zipped to reduce download size. Please use any valid compression software to extract the contents. The size of the files vary each day in accordance to the number of hotspots/fires, in general, the zipped file size should range anywhere between 3 KB to 3.0 MB.

Keyhole Markup Language (KML) is available for the last 24 hours and 48 hours. The KML are updated every hour starting at 01:00 ET (USA). An auto-updating KML is also available for visualization of MODIS active fire/hotspot detections for most parts of the world for the last 24 hours. The KML automatically refreshes every 2 hours and downloads the latest available MODIS active fire/hotspot detections.




ini kalo pake Web Fire Mapper dari http://maps.geog.umd.edu/activefire_html/checkboxes/sea_checkbox.htm yang juga memakai satellite MODIS


selengkapnya...

20 Februari 2009

Award dari Linda

Award from Teh Linda

1. First Award rules are :
* Put the logo in your post.
* Write 5 things you are passionate about aside from blogging.
* Tag 5 people on your lists and let them know you tagged them.

Five things I’m passionate about apart from blogging :
1. nambah ilmu (ilmu hitam kaleeeee).
2. nambah temen
3. ngeliat poto pantai, gunung, pohon, laut yang bagus2 (dr national geographic)
4. ngeliat peta pake google earth
5. Traveling kemana aja



2. Second Award rules are :
*The Blogger manifests exemplary attitude, respecting the nuances that pervades amongst different cultures and beliefs.
*The Blog contents inspire; strives to encourage and offers solutions.
*There is a clear purpose at the Blog; one that fosters a better understanding on Social, Political, Economic, the Arts, Culture and Sciences and Beliefs.
*The Blog is refreshing and creative.
*The Blogger promotes friendship and positive thinking.



The Blogger who receives this award will need to perform the following steps:
1. Create a Post with a mention and link to the person who presented the Noblesse Oblige Award.
2. The Award Conditions must be displayed at the Post.
3. Write a short article about what the Blog has thus far achieved – preferably citing one or older Post to support.
4. The Blogger must present the Noblesse Oblige Award in concurrence with the Award conditions.

wadoooooow...
gimana maksute neh
ampuuun...
kali ini aku nyerah
gatau mo diapain neh



selengkapnya...

Kapal Asing Buang Limbah di Laut Indonesia

Postingan terjadwal

Perusahaan-perusahaan kapal banyak yang tidak bertanggung jawab atas limbah kapalnya. Banyak kapal yang membuang limbah ke laut sehingga mencemari laut dan tentu saja menggganggu biota laut. Kapal-kapal internasional yang lalu lalang di Selat Malaka harus bertanggungjawab atas kebersihan selat yang terletak di antara Indonesia, Singapura dan Malaysia itu. Setiap Musim Angin Utara, Nopember-Februari, pantai utara Batam - Riau kedatangan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) berupa sludge oil. Limbah tersebut datang ketika air laut pasang dan berceceran di bibir pantai. Dan dalam bulan November-Februari itulah, Riau selalu menghadapi 2 masalah lingkungan yang besar yaitu : Kebakaran Hutan dan Limbah Laut. (Walaupun limbah laut sekarang ditangani oleh Propinsi Kepulauan Riau yang telah memisahkan diri dari Propinsi Riau).

Angkatan Laut RI terus berupaya mencegah dan menangkap kapal-kapal yang membuang limbah ke perairan Indonesia. Khusus Selat Melaka yang terbentang dari Propinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau, diawasi oleh 2 Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di bawah Komando Armada Barat (Koarmabar), yaitu (hal ini kuketahui karena sering nongkrong ma tentara dari Batalion Infanteri - Artileri Pertahanan Udara 13 - R) :
  1. Pangkalan Utama I (Lantamal I) di Belawan Propinsi Sumatera Utara, membawahi 2 Pangkalan Angkatan Laut, meliputi Sabang, dan Dumai. Satu Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Sabang, dan dua fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Sabang, Belawan. Lantamal ini rencananya akan dipindahkan ke Lhokseumawe, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Pangkalan Utama IV (Lantamal IV) di Tanjung Pinang Propinsi Riau (sekarang Propinsi Kepulauan Riau) membawahi 6 Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), yaitu 1 Lanal di Propinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak, dan 5 Lanal di Propinsi Kepulauan Riau yaitu di Batam, Tarempa, Ranai, Tanjung Balai Karimun, dan Dabo Singkep. Lantamal Tanjung Pinang memiliki satu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan) di Mentigi yang punya kemampuan membuat kapal patroli (KAL) 12, 28, dan 35 meter. Di samping itu, memiliki 2 Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) berada di Matak, Kepulauan Natuna, dan di Tanjung Pinang/Kijang. Sebelum 1 Agustus 2006, Lantamal IV dulu merupakan sebutan untuk Lantamal VI Makassar.
Tetapi kasus-kasus pembuangan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) kapal, banyak terjadi di Lantamal IV Tanjung Pinang - Riau. Perlu kejelian dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi anggota Lantamal ataupun aparat hukum terkait dalam mencegah, menangkap dan menghukum para pembuang limbah B3 ini. Hal ini karena limbah tersebut dapat disamarkan secara kimiawi dan fisika oleh penghasil dan pembuang limbah sehingga limbah B3 tersebut kelihatan wajar dan tidak berbahaya.

Disebut Limbah B3 bila memiliki satu/lebih karakteristik sebagai berikut :
1. mudah terbakar
2. mudah meledak
3. bersifat reaktif
4. beracun
5. menyebabkan infeksi
6. bersifat korosif

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus.

Perjanjian Internasional telah dibuat untuk membahas pergerakan limbah B3, (termasuk yang dihasilkan kapal) dalam The Basel Convention. Konvensi ini membahas tentang pergerakan limbah berbahaya lintas negara yang ditandatangani lebih dari 100 negara. Kesepakatan yang dihasilkan dalam konvensi ini adalah :
- Mengurangi produksi limbah berbahaya.
- Mengurangi perpindahan lintas batas (transboundary) limbah berbahaya
- Pembuangan limbah sedekat mungkin dengan tempat dihasilkannya.

Konvensi ini juga mengeluarkan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penghasil/pembuang limbah :
The “polluter pays” principle
Penghasil limbah bertanggungjawab secara legal dan finansial untuk penanganan limbah yang aman, ramah lingkungan dan memberikan insentif untuk menghindari limbah.
The “precautionary”principle
Prinsip yang mengatur masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan.
The “duty of care” principle
Penghasil limbah bertanggungjawab membuang limbah secara aman
The “proximity” principle
Pengolahan dan pembuangan harus diusahakan sedekat mungkin dengan sumber dimana limbah tersebut dihasilkan

Kapal menghasilkan 25% limbah dari seluruh kegiatan pelabuhan. Limbah kapal terdiri dari :
  • Blackwater (dari toilet & klinik non B3)
  • dari kapal dengan 3.000 penumpang dan petugas menghasilkan sekitar 5.000 hingga 30.000 gallon per hari
  • Greywater (dari sink, shower, dapur, laundry, dan aktivitas pembersihan)
  • diperkirakan berkisar antara 30 sampai 85 gallon per hari per orang, atau 90.000 sampai 255.000 gallon per hari untuk kapal dengan kapasitas 3.000 person
  • Hazardous waste (proses fotografi, klinik, dry cleaning, and pembersihan alat)
  • Oily bilge water (minyak dari mesin dan ruang mesin atau dari kegiatan pemeliharaan mesin tercampur dengan air di bilge)hasil/timbulannya rata-rata 8 metrik ton oily bilge water dalam waktu24 jam operasi
  • Oil & oil spillage
  • Ballast water (dari kegiatan ballast/penyeimbang)
  • Limbah padat (kertas, kardus, plastik, pecahan gelas/kaca, sisa makanan, elektronik, batere bekas, dll)
Akibat limbah kapal tersebut berupa :
BILGE WATER can harm fish and wildlife and pose threats to human health if ingested. Oil in even minute concentrations can kill fish or have various sub-lethal chronic effects
GREY WATER has potential to cause adverse environmental effects because of concentrations of nutrients and other oxygen-demanding materials
DIRTY BALLAST WATER can cause extensive ecological and economic damage to aquatic ecosystems. Ballast water discharges are believed to be the leading source of invasive species in U.S marine waters, thus posing public health and environmental risks, as well as significant economic cost to industries such as water and power utilities, fisheries, commercial and recreational, agriculture, and tourism
HAZARDOUS WASTE bersifat bioakumulasi, dampaknya terhadap kesehatan manusia antara lain seperti: penurunan kekebalan tubuh pada bayi dan anak-anak, kelainan fisik dan mental, kanker, gangguan fungsi organ dalam tubuh, seperti hati, paru-paru, ginjal, tiroid, hormon endokrin, dan alat reproduksi.
SOLID WASTE dapat mengancam organisme perairan laut, kesehatan manusia, masyarakat pantai, dan industri yang menggunakan air laut
BLACK WATER dapat mengakibatkan kontaminasi virus dan bakteri perikanan dan kerang, berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Nutrien di air kotor, seperti nitrogen and phosphor, meningkatkan pertumbuhan alga berlebih, dimana konsumsi oxygen di air dan dapat membunuh ikan dan destruksi kehidupan akuatik

Pengolahan dan tanggung jawab atas limbah yang dihasilkan mempunyai dasar hukum yaitu :
  1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  2. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  4. Peraturan Pemerintah No. 10 jo No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  5. Peraturan Pemerintah No. 18 jo No. 85 tahun 1999 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  6. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
  8. International Health Regulation 2005
  9. International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)
  10. BASEL CONVENTION COP 9 DI BALI (23 – 28 JUNI 2008)


Sumber :
(Kantor Pelayanan Pelabuhan Indonesia)

Baca juga :
Kapal Asing Buang Limbah di Laut Indonesia
Kontaminasi Kapal Pesiar
Oil Pollution of the Sea

selengkapnya...

Copyright © 2013 attayaya: Februari 2009 | Blogger Template for Bertuah | Design by Ais Bertuah